UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN …
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 harus Pasal 3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. SK No 015659 A. Pasal 3 /Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 3 April 2017 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.pdf Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 Indonesia Tahun 1945. Pasal 3. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:. 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 3. ( 1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 1 Jan 2014 Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat 3 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. 20. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Negara, Pasal Pasal 3. (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK Lembaran Negara 1968 No. 53).
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN … a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN … NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN …
18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 3. ( 1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 1 Jan 2014 Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat 3 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. 20. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Negara, Pasal Pasal 3. (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK Lembaran Negara 1968 No. 53). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945;. 2. (1) Batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat Pasal 20. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tabel 1: Pasal KUHP Yang Menyebutkan Unsur “Melawan Hukum” . Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Namun, dari sejarah penyusunan peraturan tindak pidana korupsi,20 dapat dipahami mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN … NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN … Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan